Komisi IX DPR mempertanyakan kinerja pengawasan dari Kemenakertrans terhadap penanganan kasus TKI yang dipekerjakan  menjadi pekerja seks di luar negeri.

Hal tersebut mengemuka saat Komisi IX DPR saat Raker dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara I, Rabu (26/1).

Anggota Komisi IX, Endang Agustini Syarwan (F-Golkar) mempertanyakan kinerja pengawasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI mengenai penanganan kasus TKI yang menjadi pekerja seks di luar negeri.

            Endang menjelaskan, kasus yang melibatkan salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut terjadi di Jawa Timur sebagai daerah asal para TKI. Dalam penilaian Endang, keadaan makin diperparah dengan tidak adanya para pendamping TKI sehingga mereka menjadi pekerja seks di luar negeri.

            “Mereka diberangkatkan dengan tujuan negara Hongkong, namun pada kenyataannya mereka malah sampai di Makau. Tidak adanya pendamping TKI di sana makin memperburuk keadaan, sehingga tenaga kerja kita dipekerjakan sebagai pekerja seks. Kemenakertrans apakah sudah mengetahui hal ini? Bagaimana prosedur pengawasannya? Kok perusahaan itu  malah mendapatkan penghargaan dan diakui oleh Gubernur Jawa Timur?”, terangnya.

            Dalam paparannya, Endang juga mempertanyakan terobosan yang digunakan Kemenakertrans dalam menanggulangi angkatan kerja yang didominasi lulusan Sekolah Dasar. “Angkatan kerja kita banyak didominasi oleh lulusan SD, terobosan – terobosan kreatif apa yang akan digunakan kementerian ini? Jangan sampai angka pengangguran malah makin naik akibat lambannya penanganan atas masalah ini”, imbuh Endang.

            Langkah – langkah berani Muhaimin Iskandar juga dipertanyakan oleh anggota Komisi IX lainnya. Gandung Pardiman (F-Golkar) mengatakan penuntasan pemulangan TKI yang berada di Arab harus segera diselesaikan.

            “Pemulangan TKI yang berada di kolong jembatan negara Arab sana harus segera dituntaskan. Ini menyangkut harga diri dan martabat kita. Ada indikasi penurunan kredibilitas kita sebagai lembaga formal. Bisa saja toh, perusahaan lain memulangkan TKI. Nanti kita bisa dianggap lemah. Ambil langkah – langkah berani”, ujar Gandung.

            Di bidang anggaran, Hernani Hurustiati (F-Golkar), menyarankan agar pemerintah harus turut membantu TKI dalam mengurus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan oleh Bank Rakyat Indonesia baru – baru ini.

            “KUR yang dicanangkan BRI ini juga butuh bantuan dari pemerintah agar program ini sampai kepada TKI. Ini perlu dilakukan dengan tujuan membantu TKI agar tidak kembali keluar negeri menjadi buruh kasar”, paparnya.  (da/si)